KAPOLRI AJAK MENKOMIMFO EVALUASI MEDSOS – Poskota.co

KAPOLRI AJAK MENKOMIMFO EVALUASI MEDSOS

POSKOTA.CO – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengimbau kepada netizen untuk tidak menyebarkan isu negatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat (29/7).

Sekelompok massa merusak sejumlah rumah ibadah umat Buddha di Tanjungbalai, yang dimulai dari perbedaan pendapat antarkelompok.

“Kasihan masyarakat kita. Kasihan rakyat kalau terprovokasi,” kata Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menggelar jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (31/7), usai meninjau langsung kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Karo dan Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Kapolri mengingatkan adanya hukuman bagi netizen yang menyebarkan isu negatif. Ia menambahkan, penyebar isu negatif tidak hanya bertanggung jawab secara hukum dan sosial. “Pertanggung jawabannya bukan hanya hukum, sosial, tapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Kuasa,” ucap Tito.

Tito mengatakan, akan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara terkait media sosial yang kerap jadi pengantar penyebarluasan isu negatif.

“Apakah mungkin salah satunya demgan meminta provider internasional tersebut untuk memiliki server di sini mungkin bisa salah satu solusi. Sehingga bisa mencegah dan mengantisipasi jangan ada isu provokatif di media sosial yang sangat mudah sekali,” pungkas polisi jenderal bintang empat ini. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.