KAPOLRES: TAKSI KOK BISA MASUK DAERAH TERLARANG – Poskota.co

KAPOLRES: TAKSI KOK BISA MASUK DAERAH TERLARANG

Mayat sopir taksi
Mayat sopir taksi

POSKOTA.CO – Mayat sopir taksi yang membawa empat penumpang ABK (anak buah kapal) tercebur ke Dermaga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta berhasil ditemukan. Yang menjadi pertanyaan petugas taksi tersebut bisa masuk ke areal terlarang.

“Kami masih selidiki, kok bisa masuk pelabuhan. Apalagi sopirnya bukan sopir asli tapi sopir tembak,” tukas AKBP Hanny Hidayat, kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (5/9).

Jasad sopir taksi tersebut ditemukan sekira pukul 10.00 WIB dalam kondisi meninggal. Kelima orang korban meninggal dalam kecelakaan itu dibawa ke RSCM untuk menjalani autopsi. “Disini ada kejanggalan, daerah itu terlarang untuk kendaraan umum,” tandasnya.

Diwartakan, sebuah taksi Blue Bird tercebur ke kolam dermaga 004 Pelabuhan Nusantara, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Empat orang ABK yang merupakan penumpang tewas, sementara sopir taksi dinyatakan hilang.

Peristiwa terjadi pada Senin 5 September 2016, dinihari sekira pukul 02.00 WIB, mengakibatkan empat orang penumpang tewas:

  1. Heriyansyah, Laki-laki, Pelaut, Tanjung 19-11-1989, alamat: Tanjung RT 16 Kumpeh Kab Muaro Jambi. (ABK Tugboat Yang Viti I Jakarta)
  2. Medi, Dusun Tuo 09-12- 1991, laki-laki, pelaut, alamat: Balai Rejo RT 001 Kota Ilir Tebo Jambi. (ABK Tongkang Toto Jambi)
  3. Yusarmanto, Jambi 08-09-1978, laki-laki, pelaut, alamat: Jl. H.M Yusuf Nasri RT 002 Wijayapura Jambi Selatan.
  4. M Amin Hudori, Jambi 11-05-1985, laki-laki, buruh harian lepas, alamat: Jl Raden Patah RT 008 Sijenjang Jambi Timur.

Menurut keterangan saksi-saksi di lokasi, taksi tersebut tiba-tiba tercebur ke dalam kolam dermaga. Sopir taksi diduga tidak melihat kolam dermaga karena pada saat kejadian, kondisi di lokasi tengah hujan deras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_282" align="alignleft" width="300"] Dalam Pilkada Jatim sebenarnya yang menang adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. (DOK)[/caption] POSKOTA.CO – Terungkap. Mantan Ketua MK Akil Mochtar mengaku, pemenang dalam Pilkada Jatim sebenarnya adalah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja, bukan KarSa. Putusan terhadap kemenangan Khofifah-Herman itu sudah diputuskan 7 hari sebelum amar putusan dibacakan MK pada 7 Oktober 2013. "Jadi keputusan MK itu sebenarnya sudah ada 7 hari sebelum amar putusan. Dan, itu Pak Akil menegaskan bahwa Bu Khofifah dan Pak Herman yang menang. Tapi ini tiba-tiba putusannya incumbent yang menang," kata kuasa hukum Akil, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2014). Otto mengatakan, pada 2 Oktober 2013 Akil ditangkap KPK karena kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013. Padahal, amar putusan PHPU Jatim belum dibacakan, sementara dia adalah Ketua Panel PHPU tersebut. "Pak Akil Ketua Panel, putusan 7 hari sebelum dibacakan sudah ada, tapi pasca ditangkap Pak Akil itu tiba-tiba pihak sana (KarSa) yang menang. Ini ada apa?" kata Otto. Sebelum ditangkap Akil, kata Otto pernah mengirim surat ke MK. Isinya meminta klarifikasi kepada para hakim konstitusi lain, kenapa putusan itu tiba-tiba berubah. "Jadi tadi Pak Akil minta kepada saya untuk menyurati MK, mengklarifikasi masalah tersebut," ucap dia. Dalam amar putusannya, MK memerkuat keputusan KPUD Jatim yang menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Jatim periode 2013-2018. Akil Mochtar oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 2013 dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 di MK. KPK juga menyematkan status tersangka pada bekas politisi Partai Golkar itu dalam kasus dugaan pencucian uang yang diduga berasal dari uang suap. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tindak pidana narkoba atas tersangka M. Akil Mochtar dari penyidik Badan Narkotika Nasional. Surat tersebut dibuat oleh penyidik BNN pada 20 November 2013 dan diterima oleh Kejaksaan Agung pada 22 November 2013. (djoko)