JANGAN MEMOJOKKAN DENSUS 88 TERUS MENERUS – Poskota.co
Saturday, September 23

JANGAN MEMOJOKKAN DENSUS 88 TERUS MENERUS

pernyataan sikap
pernyataan sikap

POSKOTA.CO – Kasus kematian terduga teroris Siyono yang dituduhkan dilakukan oleh anggota Densus jangan dijadikan alat untuk memojokkan Polri.
“Semua pihak jangan berburuk sangka pada Densus 88,” tegas Menko Polhukam Luhut B Panjaitan.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP Gerakan Nasional Memerangi Terorisme (GNMT), Dadeng Hidayat dalam acara pernyataan sikap gerakan nasional memerangi terorisme bersama ormas Islam di Mesjid Istiqlal, Jumat (8/4).
” Jangan ada lagi yang membenturkan antara Islam dengan Densus 88,” tandasnya.

Dedeng minta agar pembentukan opini seolah-olah kepolisian atau Densus 88 memusuhi Islam dihentikan. “Tidak ada yang memusuhi Islam, bagaimana Islam dimusuhi negara kita mayoritas muslim,” tuturnya.

Dadeng berharap, ormas dan tokoh-tokoh Islam mengawasi proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Karena masyarakat masih membutuhkan polisi, baik dalam menghadapi teror maupun masalah narkoba yang juga korbannya banyak yang beragama Islam.

“Narkoba juga di Indonesia sudah sangat membahayakan korban per hari 50 orang. Kenapa bukan ini saja yang diributkan. Ini lebih berbahaya sekali,” kata Dadeng.

Apa pun itu, Dadeng sangat memahami. Karenanya ia meminta kasus Siyono disudahi. Semua pihak bersama-sama mengawasi proses hukum yang sedang dilakukan. “Proses saat ini kan sedang berlangsung,” ulang Dadeng.

SELESAIKAN

Dadeng yang didampingi Sekjen DPP GNMT, H. Sutami bersama puluhan ormas Islam lainnya, menyatakan sikap sebagai berikut:

o. Kasus yang menimpa Siyono harus diselesaikan secara transparan dan sesuai dengan prosedur hukum dan undang-undang yang berlaku. Dengan melibatkan pihak Kepolisian dan pihak Independen yang di pandang perlu.

Kasus Siyono seharusnya diselesaikan dengan hukum tanpa menciptakan konflik horizontal yang se-akan-akan Densus 88 anti Islam atau sebaliknya Islam anti Densus 88. Hal tersebut harus dihentikan untuk menciptakan iklim kondusif.

o. Menghibau kepada Ormas Islam dan seluruh kaum Muslimin dan Muslimat supaya dapat menghargai upaya hukum yang sedang ditangani oleh pihak Kepolisian.

o. Mengharapkan kepada Ormas-ormas Islam dan seluruh kaum Muslimin dan Muslimat supaya jangan mencampurbaurkan antar tugas pihak Kepolsian dengan lembaga-lembaga/Ormas-ormas Islam.

o. Ormas-ormas Islam dan Lembaga-lembaga Islam mengharapkan kepada Lembaga Eksekutif (Pemerintah) dan Legislatif (DPR) untuk lebih memperkuat Institusi Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, dalam penegakan hukum terhadap tindakan teror gerakan radikalisme dan teror narkotika atau obat-obat terlarang yang berkembang saat ini dan sangat mengkhawatirkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.