ALMARHUM SIYONO BERPERAN SIMPAN SENJATA – Poskota.co

ALMARHUM SIYONO BERPERAN SIMPAN SENJATA

02 KAPOLRIPOSKOTA.CO – Kasus kematian Siyono,39, saat ditangkap anggota Densus 88 terus bergulir. Sejumah kalangan memprotes almarhum orang baik dan tak terlibat teroris. Namun, Polri mengungkapkan, Siyono adalah anggota Jemaah Islamiah (JI) dan dia masih menyimpan senjata.

“Dia (Siyono) kan masih kelompok JI yang lama, berperan sebagai orang yang menyimpan senjata rakitan. Dia juga terkait dengan tersangka lain yang telah lebih dulu ditangkap,” ungkap Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti di komplek Istana Negara, Rabu (30/3/2016).

Jadi, lanjut Kapolri, silahkan saja Komnas HAM turun mencari fakta. Tidak masalah bagi Polri. Komnas sudah sejak lama turun mencari tahu masalah persoalan ini.

Apa yang diungkapkan Kapolri itu menjawab pertanyaan wartawan, di mana saat ini gencar beberapa pihak membela Siyono yang akhirnya tewas yang menurut penuturan pihak kepolisian karena kelelahan setelah berkelahi dengan anggota Densus.

Salah satu kelompok yang mempertanyakan tentang kematian Siyono yaitu Muhammadiyah. Meskipun Siyono bukan orang Muhammadiyah, tetapi ormas Islam kedua terbesar di Indonesia itu bersikap kritis terhadap kematian Siyono karena alasan kemanusiaan.

“Siyono bukanlah warga Muhammadiyah. Pembelaan terhadap Siyono didasari oleh alasan kemanusiaan. Muhammadiyah melihat ada potensi pelanggaran HAM oleh Densus 88,” ujar Sekum PP Muhammadyah Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis.

RIlis F-PAN

Tidak sampai di situ saja, F-PAN yang nota bene diisi orang Muhammadiyah pun membuat rilis yang ditulis oleh Teguh juwarno/wakil ketua FPAN DPR RI. Rilis lengkapnya sbb:

Fraksi PAN mendukung langkah PP Muhammadiyah yang mendesak Presiden Jokowi agar membentuk Tim Independen untuk melakukan evaluasi dan Audit Densus 88.

Tewasnya Siyono saat ditangkat Densus 88 menjadi puncak kekecewaan kita atas perilaku Densus 88 yang selama ini bertindak tanpa kontrol.

Perintah Konstitusi, Tujuan negara adalah melindungi segenap tumph darah Indonesia, maka presiden tidak bisa membiarkan tindakan Densus 88 yang telah membunuh lebih dari 100 terduga teroris (catatan Komnas Ham) dg proses yg melanggar HAM.

Ilustrasi
Ilustrasi

BRUTAL

Presiden tidak bisa membiarkan perilaku ‘brutal’ ini terus menerus. Polisi lansung berada dibawah wewenang Presiden sehingga wajar bila Presiden harus membenahi persoalan serius ini.

Audit terhadap Densus 88 dan BNPT juga perku dilakukan dengan melibatkan PPATK utk mengetahui darimana sana dana mereka. karena disinyalir menggunakan dana asing tanpa audit yang jelas.

Kematian Siyono meninggal istri dan 5 anak yang masih kecil, dan ‘siyono-siyono sebelumnya’, semoga menyentuh hati Presiden. Presiden tidak boleh membiarkan perilaku pemberantasan teroris yang malah berpotensi menimbulkan bibit radikalisme akibat dendam atas ketidak adilan Densus 88. salam, teguh juwarno/wakil ketua FPAN DPR RI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)