PENJELASAN KEMENPORA SOAL UPAYA MENCARIKAN DANA UNTUK RIO HARYANTO – Poskota.co

PENJELASAN KEMENPORA SOAL UPAYA MENCARIKAN DANA UNTUK RIO HARYANTO

POSKOTA.CO – Nasib Rio Haryanto di sisa musim debutnya di balapan Formula 1 (F1) masih tanya tanya, karena belum melunasi sisa kewajibannya sebagai pay driver tim Manor Racing. Seperti apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga?

Dalam keterangan persnya, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, sekaligus Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto, memaparkan secara kronologis perihal keterlibatan mereka dengan Rio, manajemennya serta pihak Manor.

Terkait pendanaan, Kemenpora sempat mengusulkan memakai uang negara (APBN) sebesar Rp100 miliar, namun tidak disetujui oleh Komisi X DPR-RI. Mereka juga sudah melakukan penggalangan dana (fund rising), namun hasilnya ‘tidak seberapa’. Pendekatan kepada BUMN-BUMN untuk membantu Rio pun hingga kini tak kunjung mendapat respons yang diharapkan.

Rio Haryanto, bersama Menpora Imam Nahrawi dan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, sekaligus Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto.
Rio Haryanto, bersama Menpora Imam Nahrawi dan Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, sekaligus Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto.

Gatot mengatakan, Kemenpora telah menerima surat tertanggal 18 Juli 2016 dari Direktur Manor Racing Abdulla Boulsien, yang menanyakan kepastikan dukungan dan komitmen terkait dengan penyediaan sponsor untuk pembalap asal Kota Solo, Jateng itu. Disebutkan dalam surat tersebut, Rio mungkin bakal digantikan pembalap lain seusai balapan di Budapest, Hungaria, pada akhir pekan kemarin (24/7), jika tidak ada komitmen keuangan sebagaimana dimaksud.

“Kami telah melakukan koordinasi internal dan komunikasi dengan PT Pertamina, yang esensinya tetap mendorong agar Rio tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan putaran race F1. Informasi terakhir, Rio masih diberi kesempatan untuk mengikuri putaran race F1 di Hockenhiem, Jerman, pada 1 Agustus,” terang Gatot.

Keyakinan Kemenpora, Rio akan dipertahankan tim Manor Racing, bahkan hingga akhir musim, antara lain karena Manor pernah menyatakan pembalap berusia 23 itu adalah pebalap mereka untuk musim (penuh) 2016. Boulsien juga pernah bertemu Menpora Imam Nahrawi di Jakarta pada 14 Juni lalu, dan berwacana untuk program karier Rio pada dua tahun berikutnya, serta kerja sama edukasi tentang F1 antara Manor Racing dengan pemerintah Indonesia. “Untuk itu Menpora akan segera berikirim surat kepada Manor pada minggu ini,” ujar Gatot.

Berikut ini adalah kronologis pembahasan Rio Haryanto untuk menuju F1 yang terkait dengan Kemenpora:

  1. Keinginan tim Rio Haryanto untuk mengikuti Grand Prix Formula 1 (F1) tahun 2016 baru diketahui saat tim tersebut menghubungi Kemenpora pada November 2016, yang pada intinya menyampaikan keinginan untuk mengikuti putaran Grand Prix F1 setelah sebelumnya hingga akhir tahun 2015 masih mengikuti putaran Grand Prix F2, dan sempat tiga kali meraih juara pertama di Bahrain, Austria dan Inggris.
  2. Dalam laporannya, tim Rio Haryanto memberitahukan, bahwa Rio Haryanto membutuhkan dana sebesar 15 juta euro, yang semula harus dikirimkan kepada tim F1 (Manor Racing yang berbasis di London) pada pertengahan Februari 2016 sebelum berlaga putaran pertama tanggal 20 Maret 2016 di Albert Hall Circuit, Melbourne, Australia.
  3. Pada akhirnya yang mampu mengatasi masalah sebagian pendanaan tersebut adalah keluarga Rio Haryanto sendiri sebesar 3 juta euro, dan kemudian baru PT Pertamina sebesar 5 juta euro setelah Managing Director Manor Racing Abdulla Boulsien bertemu dengan kami pada 11 Februari 2016. Dalam pertemuan dengan pejabat tinggi Manor Racing tersebut, disampaikan harapan tinggi pemerintah dan rakyat Indonesia terhadap Rio Haryanto di Grand Prix F1, dan berharap agar Manor Racing dapat melakukan pendampingan seoptimal mungkin, meskipun juga kami sampaikan kendala pemerintah Indonesia untuk menggunakan APBN bagi keperluan Rio Haryanto.
  4. Berdasarkan pembayaran tersebut, pada 18 Februari 2016 Manor Racing melalui Direktur Racing Dave Ryan yang berbicara melalui Skype dari London menyatakan, Rio Haryanto telah resmi ditetapkan sebagai pembalap F1 bersama Pascal Wehrlein dari Jerman untuk seluruh sesi Grand Prix F1 tahun 2016.
  5. Dalam perkembangannya, Abdulla Boulsien yang didampingi oleh ibu kandungnya Rio Haryanto, Indah Pennywati, kembali datang menemui kami di Kemenpora pada 14 Juni 2016 dengan tujuan selain untuk membahas rencana kerja sama bagi karier Rio Haryanto di masa depan, juga untuk membahas kekurangan dana sebesar 7 juta euro, yang sesungguhnya harus dipenuhi paling lambat akhir Mei 2016, dan kemudian diperpanjang menjadi Juni 2016.
  6. Kemenpora sesungguhnya sudah berusaha membantu mencari tambahan dana untuk Rio Haryanto melalui:

a. Semula akan menggunakan APBN sebesar Rp100 miliar yang kami salurkan melalui KONI, namun kemudian diurungkan karena tidak disetujui oleh Komisi X DPR-RI, meskipun Komisi X DPR-RI sangat senang dan mendukung keikutsertaan Rio Haryanto di Grand Prix F1 sejauh tidak menggunakan APBN Kemenpora.
b. Kemenpora bersama Kementerian BUMN semula akan mengadakan fund-rising pada 22 Desember 2016 namun gagal karena sudah di akhir tahun, dan diupayakan lagi pada 14 Januari 2016, tetapi gagal lagi karena terjadi peristiwa bom di Sarinah, Jl Thamrin Jakarta.
c. Kemenpora telah mengirimkan surat permohonan kepada 16 pimpinan BUMN, namun demikian hanya satu BUMN yang merespons positif, yaitu PT Garuda Indonesia dalam bentuk bantuan tiket. Tanpa mengurangi rasa apresiasi pada PT Garuda Indonesia, bantuan tersebut tidak bisa digunakan oleh tim Rio Haryanto, karena yang dibutuhkan adalah uang dana segar dalam jumlah yang signifikan.
d. Kemenpora telah menggalang dana melalui pengumpulan dana sejumlah pejabat Kemenpora, dan telah terkumpul hingga sekitar kurang dari Rp300 juta. Demikian pula menginisiasi SMS Donasi for Rio bersama Kemeninfo dan lima operator selular, dan telah terkumpul juga sekitar Rp 300 juta. Kesemuanya telah dikirimkan langsung ke tim Rio Haryanto. Kemenpora mengucapkan terima kasih pada semua pihak atas pengumpulan dana tersebut.
e. Sesuai dengan saran Komisi X DPR-RI, Menpora telah melakukan koordinasi dengan Menteri Pariwisata, dan akhirnya memperoleh komitmen dana sebesar Rp5 miliar untuk Rio Haryanto.
f. Kemenpora juga sudah melakukan pendekatan dengan suatu BUMN perbankan, namun sejauh ini belum ada respons positif. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)