WASIT VOLI PUTRI MENGECEWAKAN – Poskota.co

WASIT VOLI PUTRI MENGECEWAKAN

ilustrasi
ilustrasi

POSKOTA.CO – Tim bola voli putri Jakarta Pertamina Energi (JPE) menang secara dramatis atas tim voli asal Jawa Timur, Gresik Petrokimia pada laga akhir putaran pertama final four Proliga 2016, Bandung, Minggu malam.

JPE menang 3-1 atas Gresik, namun kemenangan tersebut harus dibayar mahal dengan cederanya pemain JPE, Agustin Wulandari, pemain bernomor punggung 10 yang diperkirakan terkilir di set ketiga.

Kemudian, di pihak Gresik juga jatuh cedera lengan kanan yang dialami oleh Yulis Indah Yani. Pertandingan berlangsung sengit, dengan adanya reli poin yang panjang.

Penanganan penyelenggara terhadap pemain cedera terlihat kurang cekatan. Agustin bahkan sempat mengerang kesakitan di tengah lapangan menahan rasa sakit sebelum harus “dibopong” ke luar pertandingan setelah hampir lima menit.

Tandu baru disediakan setelah Agustin berada di pinggir lapangan dan sudah dalam penanganan, itupun setelah pertandingan berjalan kembali selama 15 menit.

Bahkan tim medis harus dipanggil melalui pengeras suara GOR berkali-kali ketika pertandingan masih berlangsung.

Pelatih voli putri Petrokimia Gresik Li Huan Ning usai pertandingan mengatakan, bahwa mengubah keputusan berkali-kali belum pernah ada sejarahnya di voli China.

“Kalau di negara saya wasit seperti itu tidak pernah dipakai lagi dalam pertandingan apapun,” kata Li.

Sementara itu, pelatih tim Jakarta Pertamina Energi Risco Herlambang juga mengiyakan atas pernyataan pelatih Gresik Petrokimia.

“Memang beberapa sempat terjadi kesalahpahaman wasit, namun ia juga manusia, tidak sepenuhnya benar, begitulah permainan,” kata Risco.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara