EKO YULI PERSEMBAHKAN PERAK OLIMPIADE RIO – Poskota.co

EKO YULI PERSEMBAHKAN PERAK OLIMPIADE RIO

POSKOTA.CO – Cabang olahraga angkat besi kembali mempersembahkan medali untuk kontingen Indonesia di Olimpiade Ke-31 Rio de Janeiro 2016. Lifter putra Eko Yuli Irawan sukses meraih medali perak.

Turun di kelas 62 kg, Eko Yuli mencatat total angkatan 312 kg di Riocentro Pavilion 2, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (9/8) pagi WIB.

Pada angkatan snatch, Eko Yuli mampu mengangkat beban 142 kg. Sementara dua angkatan lainnya seberat 146 kg gagal dilakukan. Di angkatan clean & jerk, lifter berusia 27 tahun itu sukses mengangkat beban seberat 170 kg.

Eko Yuli coba mengangkat beban seberat 176 kg pada angkatan ketiga. Sayangnya, usaha itu gagal sehingga total angkatannya hanya mencapai 312 kg.

Medali emas direbut atlet Kolombia, Oscar Albeiro Figueroa Mosquera, dengan total angkatan 318 kg. Figueroa mengangkat beban 142 kg pada angkatan snatch dan 176 kg pada angkatan clean & jerk.

Lifter Kazakhstan, Farkhad Kharki, membawa pulang medali perunggu dengan total angkatan 305 kg. Kharki mengangkat beban seberat 135 kg pada angkatan snatch dan 170 kg pada angkatan clean & jerk.

Pertandingan kelas 62 kg putra tersebut diwarnai dengan tersisihnya lifter Tiongkok pemegang rekor dunia clean and jerk, Chen Lijun. Lifter Tiongkok yang sempat difavoritkan tersebut mengalami cedera kaki kanan ketika mencoba angkatan snatch 143 kilogram.

Indonesia sebenarnya memiliki dua wakil di kelas 62 kg putra. Namun, Muhamad Hasbi hanya menempati posisi ketujuh dengan total angkatan 290 kg.

Pada angkatan snatch, Hasbi gagal pada percobaan pertama dengan beban 125 kg. Namun pada angkatan kedua, Hasbi sukses mengangkat beban sebesar 130 kg.

Sayangnya pada angkatan ketiga seberat 134 kg, Hasbi kembali gagal. Sehingga total angkatan snatch-nya hanya 130 kg.

Sementara di clean and jerk, Hasbi hanya sukses mengangkat beban seberat 160 kg. Sedangkan dua percobaan lainnya, seberat 169 kg dan 173 kg gagal dilakukan.

Bagi Eko Yuli, medali perak di Olimpiade Rio de Janeiro ini adalah medali Olimpiade ketiga yang dia sumbangkan untuk Indonesia. Dia sebelumnya meraih perunggu di Olimpiade Beijing 2008 dan perunggu lagi di Olimpiade London 2012.

Indonesia kini telah mengumpulkan dua medali perak di Olimpiade Rio 2016. Medali perak sebelumnya juga datang dari cabang angkat besi, yakni atas nama Sri Wahyuni Agustiani di kelas 48 kg putri. Indonesia masih berpeluang menambah medali melalui kelas 69 kg dan 77 kg putra. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.