Poskota.co – Berita Kota Terkini

Ibu Kota

JONI DAN AISYAH YANG JADI VIRAL DI MEDSOS, AKHIRNYA RESMI MENIKAH

POSKOTA.CO - Joni (47) dan Aisyah (35) kini resmi menjadi pasangan pengantin yang sah usai mengucapkan ikrar ijab qabul di hadapan penghulu setelah sekian lama membina rumah t...

Peristiwa

PELINDO II BERKOMITMEN TERUS KEMBANGKAN POTENSI PERUSAHAAN

POSKOTA.CO - Tidak seperti pagi biasanya, Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Indonesia Port Corporation/IPC) II (Persero), Rabu (26/7) pagi, kedatangan tamu-tamu penting. Se...

Tipikor

BPK DAN KPK HARUS AUDIT DOKUMEN LELANG FSO

POSKOTA.CO - Sebelum terlambat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus menelusuri adanya dugaan mafia lelang di Satu...

GAMAWAN FAUZI DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP

POSKOTA.CO - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Dalam Ne...

DIN SYAMSUDDIN PERTANYAKAN KINERJA KPK YANG TEBANG PILIH DALAM PENGUNGKAPAN KASUS

POSKOTA.CO - Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk...

KPK TETAPKAN IRMAN GUSMAN SEBAGAI TERSANGKA

POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPD RI Irman Gusman sebagai tersangka. IG disangkakan m...

Daerah

PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021

POSKOTA.CO - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok menargetkan 35 persen pelanggan hingga 2021 mendatang. U...

HANDOYO MENGINGATKAN EMPAT PILAR BANGSA JANGAN SAMPAI LUNTUR

POSKOTA.CO - Guna menangkis upaya disintegrasi bangsa yang belakangan ini mulai menyeruak, tak ada pilihan lain, nilai-...

PILKADA JADI MOMENTUM BERSATUNYA UMAT DAN ULAMA DI JAWA TIMUR

POSKOTA.CO - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur bisa menjadi momentum penyatuan umat dan ulama dalam memi...

DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK

POSKOTA.CO - Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar memberikan apresiasi pelaksanaan Diskusi Kebudayaan se-Jawa Barat...

Wisata

KREATIFITAS PAINTING ON T SHIRT DARI BANYUWANGI

POSKOTA.CO - Sekarang ini T-Shirt dalam berbagai rupa ditawarkan kepada T-Shirt mania, dengan berbagai selling point. T-...

DANDIM DAN KAPOLRES NGETRIL BERSAMA

POSKOTA.CO - Puluhan Bikers Kodim 0809/Kediri dan Polresta Kediri, beruji nyali menyusuri jalanan lereng gunung wili...

DISPERINDAG RIAU PASARKAN PRODUK UMKM SECARA DARING

POSKOTA.CO - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau akan membantu memasarkan produk Usaha Mikro Kecil Menenga...

KALAU ADA ORKES, SEMERU KELUAR WEDUS GEMBEL

POSKOTA.CO - Gunung Semeru menyemburkan abu vulkanik cukup besar. Warga Lumajang geger, karena sempat keluar asap menyer...
BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Permohonan Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan akademisi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejalan dengan isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan, dalam RUU tersebut hukuman perzinaan akan diperberat dari sembilan bulan penjara menjadi terancam lima tahun penjara. Pemerintah menanggapi permohonan akademisi terkait permintaan kriminalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan kumpul kebo, di mana materi itu juga masih dibahas di dalam DPR. Sebagai contoh, dalam Pasal 484 Ayat (1) Huruf e RUU KUHP berbunyi, "Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana lima tahun penjara". Pandangan pemerintah dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Yunan Hilmy dalam sidang lanjutan uji materi KUHP di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (19/7). Yunan menyebut, pembahasan RUU ini terkesan lambat karena ada beberapa kendala. "Lamanya penyusunan RUU KUHP dipengaruhi banyaknya dinamika di antaranya masalah budaya, agama serta hal-hal lain yang dalam implementasinya harus dapat diukur secara jelas," kata Yunan. Sebab, dalam merumuskan ketentuan pidana berbeda dengan merumus ketentuan lain. Yunan mengatakan, untuk mengukur suatu norma pidana harus dapat dibuktikan secara hukum sehingga untuk dapat memutus suatu norma pidana memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan para pemohon dapat memberikan masukan hal ini kepada pemerintah atau DPR. "Dalam rangka turut serta mengatasi problematika pembahasan RUU KUHP, para pemohon dapat memberikan sumbangan pemikirannya terhadap materi RUU KUHP terutama masalah perzinaan, pemerkosaan dan homoseksual. Materi RUU KUHP itu masih dibahas di DPR, dan akhir Agustus mendatang akan kembali dirapatkan usai masa reses DPR. Hukum Penjara Sebelumnya, Guru Besar IPB Prof Dr Euis Sunarti dan para akademisi lain meminta homoseks dan pelaku kumpul kebo dihukum penjara. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menafsir ulang Pasal 292. Selain Euis, ikut pula menggugat para akademisi lainnya yaitu Rita Hendrawaty Soebagio SpPsi, MSi, Dr Dinar Dewi Kania, Dr Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya SS, MA, Dr Sabriaty Aziz. Ada juga Fithra Faisal Hastiadi SE, MA, MSc, PhD, Dr Tiar Anwar Bachtiar SS, MHum, Sri Vira Chandra D SS, MA, Qurrata Ayuni SH, Akmal ST, MPdI dan Dhona El Furqon SHI, MH. (*)