Perkebunan  Jadi Tambang Pemprov Kalsel Ancam Tidak Terbitkan IUP

Perkebunan Jadi Tambang Pemprov Kalsel Ancam Tidak Terbitkan IUP

POSKOTA.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah memroses Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang bakal diberikan kepada PT Alam Tri Abadi (PT ATA) namun IUP tersebut …Selengkapnya»

MASYARAKAT KALSEL KAGET TERIMA  JAWABAN DARI POLRI

MASYARAKAT KALSEL KAGET TERIMA JAWABAN DARI POLRI

POSKOTA.CO – Sudah setahun lebih lamanya laporan Polisi bernomor Register LP/41/VIII/2013/SPKT/, LP/42/VIII/2013/SPKT, LP/43/VIII/2013/SPKT yang masing-masing tertanggal 26 Agustus 2013, dan LP/54/IX/2013/SPKT tertanggal 02 September 2013 …Selengkapnya»

FORWOT KAMPANYEKAN KESELAMATAN BERKENDARAAN DI JALAN RAYA

FORWOT KAMPANYEKAN KESELAMATAN BERKENDARAAN DI JALAN RAYA

POSKOTA.CO – Komitmen Forum Wartawan Otomotif (FORWOT) Indonesia dalam mengampanyekan keselamatan jalan raya dan berkendara tak pernah surut. Forum yang berdiri pada 2003 ini senantiasa …Selengkapnya»

Pembunuh Sri Wahyuningsih  Ditangkap di Nabire

Pembunuh Sri Wahyuningsih Ditangkap di Nabire

POSKOTA.CO- Aparat gabungan Polres Nabire dan Polres Khusus Bandara Soekarnohatta membekuk tersangka Jean Alter di Nabire, Papua karena diduga pembunuh Sri Wahyuningsih,42, yang mayatnya ditemukan …Selengkapnya»

Polisi Akan Tindak Debet Collector Pembunuh TNI AL

Polisi Akan Tindak Debet Collector Pembunuh TNI AL

POSKOTA.CO- Polda Metro Jaya meminta kepada warga untuk melaporkan bila menjadi korban pemerasan, atau perampasan oleh debet collector, bila motornya ditarik ditengah jalan. Pasalnya, debet …Selengkapnya»

BERITA TERKINI :
[caption id="attachment_2327" align="alignleft" width="300"] Ilustrasi[/caption] POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima sembilan laporan penerimaan gratifikasi berupa pemutar musik elektronik Ipod Shuffle yang diterima saat resepsi pernikahan anak Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. "Sudah ada sembilan orang yang melaporkan Ipod kepada KPK," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (21/3). Sembilan orang yang melaporkan penerimaan itu adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Ratiyono, satu orang hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Made Rawa Aryawan, dua orang hakim Mahkamah Agung, satu orang pejabat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, satu pejabat Komisi Yudisial dan dua orang pejabat dari Ombudsman. "Laporan ini akan kita analisa dan klarifikasi," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono. Sebelumnya, Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Mahkamah Agung Gayus Lumbuun saat datang ke KPK bersama empat hakim agung lain pada Kamis (19/3) mengatakan bahwa para hakim akan melaporkan pemberian tersebut ke KPK. "Kami akan mempersiapkan surat laporan dari IKAHI cabang MA karena penerima iPod sebagian besar adalah hakim-hakim di MA, hakim agung dan hakim-hakim yang ditugaskan di lingkungan MA," kata Gayus, Kamis (19/3). Gayus juga menyerahkan contoh iPod yang akan dinilai KPK. "Menurut hitungan kami, data yang kami miliki (harganya) di bawah Rp500 ribu, jadi kami berpandangan ini bukan gratifikasi yang dilarang, tapi kami menyerahkan pada KPK untuk menilai, oleh karena itu yang kami urus adalah hakim-hakim yang menerima," ujar Gayus.