Poskota.co – Berita Kota Terkini
Thursday, September 21

Ibu Kota

JONI DAN AISYAH YANG JADI VIRAL DI MEDSOS, AKHIRNYA RESMI MENIKAH

POSKOTA.CO - Joni (47) dan Aisyah (35) kini resmi menjadi pasangan pengantin yang sah usai mengucapkan ikrar ijab qabul di hadapan penghulu setelah sekian lama membina rumah t...

Mabes Polri

E-TILANG, SIAPA PENILANGNYA?

MODEL PEMOLISIAN PADA FUNGSI LALU LINTAS

SISTEM ERI, SDC, SSC DAN TMC, IMPLEMENTASI E-POLICING PADA FUNGSI LALU LINTAS

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

MENCEGAH KEJAHATAN MUNGKINKAH?

GANJIL-GENAP DAN MANAJEMEN LALU LINTAS

MENGAPA PERLU ADA CATATAN PERILAKU BERLALU LINTAS?

PENERAPAN VICARIOUS LIABILITY

Peristiwa

ULAMA JAWA TIMUR DEKLARASI MENOLAK PAHAM RADIKALISME DAN TERORISME DI SITUBONDO

POSKOTA.CO - Minggu 17 September 2017, ribuan ulama dari seluruh Jawa Timur berkumpul dalam Silaturahmi dan Halaqoh Ulama, Umaro dan Tokoh Masyarakat yang digelar di Pesantren...

Tipikor

BPK DAN KPK HARUS AUDIT DOKUMEN LELANG FSO

POSKOTA.CO - Sebelum terlambat, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) harus menelusuri adanya dugaan mafia lelang di Satu...

GAMAWAN FAUZI DIPERIKSA KPK TERKAIT KASUS DUGAAN KORUPSI E-KTP

POSKOTA.CO - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Dalam Ne...

DIN SYAMSUDDIN PERTANYAKAN KINERJA KPK YANG TEBANG PILIH DALAM PENGUNGKAPAN KASUS

POSKOTA.CO - Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk...

KPK TETAPKAN IRMAN GUSMAN SEBAGAI TERSANGKA

POSKOTA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPD RI Irman Gusman sebagai tersangka. IG disangkakan m...

Daerah

PDAM KOTA DEPOK TARGETKAN 35 PERSEN PELANGGAN HINGGA 2021

POSKOTA.CO - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok menargetkan 35 persen pelanggan hingga 2021 mendatang. U...

HANDOYO MENGINGATKAN EMPAT PILAR BANGSA JANGAN SAMPAI LUNTUR

POSKOTA.CO - Guna menangkis upaya disintegrasi bangsa yang belakangan ini mulai menyeruak, tak ada pilihan lain, nilai-...

PILKADA JADI MOMENTUM BERSATUNYA UMAT DAN ULAMA DI JAWA TIMUR

POSKOTA.CO - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur bisa menjadi momentum penyatuan umat dan ulama dalam memi...

DISKUSI BUDAYA JAWA BARAT DIGELAR DI BEJI DEPOK

POSKOTA.CO - Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar memberikan apresiasi pelaksanaan Diskusi Kebudayaan se-Jawa Barat...

Wisata

KREATIFITAS PAINTING ON T SHIRT DARI BANYUWANGI

POSKOTA.CO - Sekarang ini T-Shirt dalam berbagai rupa ditawarkan kepada T-Shirt mania, dengan berbagai selling point. T-...

DANDIM DAN KAPOLRES NGETRIL BERSAMA

POSKOTA.CO - Puluhan Bikers Kodim 0809/Kediri dan Polresta Kediri, beruji nyali menyusuri jalanan lereng gunung wili...

DISPERINDAG RIAU PASARKAN PRODUK UMKM SECARA DARING

POSKOTA.CO - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau akan membantu memasarkan produk Usaha Mikro Kecil Menenga...

KALAU ADA ORKES, SEMERU KELUAR WEDUS GEMBEL

POSKOTA.CO - Gunung Semeru menyemburkan abu vulkanik cukup besar. Warga Lumajang geger, karena sempat keluar asap menyer...
BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_1031" align="alignleft" width="300"] Hakim sang wakil Tuhan di dunia[/caption]POSKOTA.CO - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengharapkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) jangan ada yang berasal dari partai politik. "Hakim MK haruslah merupakan orang yang benar-benar kompeten dalam bidang hukum tata negara dan bukanlah seseorang yang pernah bergabung dengan partai politik," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dalam rilisnya, di Jakarta, Jumat. Menurut dia, bila hakim MK yang terpilih berasal dari partai politik dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan golongannya saja sehingga mengakibatkaan potensi penyelewengan menjadi sangat besar. "Independensi hakim MK sangat penting untuk menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga hukum tertinggi. Perlu diperhatikan juga bahwa keputusan yang dibuat MK adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu Hakim MK sebagai pembuat keputusan haruslah orang yang benar-benar mempunyai integritas," paparnya. Kasus Akil Mochtar hendaknya menjadi pelajaran bagi MK untuk bisa menjaga kredibilitasnya. "Kredibilitas MK dalam penegakan hukum tengah disorot karena kasus Akil Mochtar. Oleh karena itu MK harus memastikan bahwa kasus seperti itu tidak terulang kembali. Jangan sampai rakyat hilang kepercayaan terhadap penegakan hukum," kata Fadli. Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berpendapat persoalan pemilihan anggota Hakim MK bukan pada asas legalitas tetapi adalah asas kepantasan, etika, dan moral.