PENIPU MODUS SEMINAR  DIBEKUK DI DAERAH SEMARANG

PENIPU MODUS SEMINAR DIBEKUK DI DAERAH SEMARANG

POSKOTA.CO – Kepolisian Sektor Cakranegara, Nusa Tenggara Barat, Selasa, mengungkap aksi penipuan yang dilakukan oleh AY,23, warga Pangkal Pinang, terhadap korbannya, dengan berkedok sebagai dokter …Selengkapnya»

PNS MENGOTAKI PEMBAKARAN PASAR DIBURU POLISI SAMPANG

PNS MENGOTAKI PEMBAKARAN PASAR DIBURU POLISI SAMPANG

POSKOTA.CO – Seorang oknum pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, yang disangka menjadi salah satu pelaku pembakaran pasar Sentol, Kecamatan Kedungdung, …Selengkapnya»

Geng Motor Sadis Bekasi Ditembak Polisi

Geng Motor Sadis Bekasi Ditembak Polisi

POSKOTA.CO- Aparat Polresta Bekasi menindak tegas empat dari tujuh belas anggota geng motor yang selama ini meresahkan warga Bekasi terpaksa ditembak kakinya. Mereka yang ditangkap …Selengkapnya»

PEMERINTAH HARUS PERKETAT ALIRAN ISLAM BARU

PEMERINTAH HARUS PERKETAT ALIRAN ISLAM BARU

POSKOTA.CO – Akademisi Universitas Palangka Raya (Unpar) Kalimantan Tengah Prof Dr HM Norsanie Darlan MS PH menyarankan, pemerintah harus lebih memperketat pengawasan aliran-aliran yang ada …Selengkapnya»

KAPOLRES; JANGAN BIARKAN ANAK DIBAWAH 17 TAHUN PAKAI MOTOR

KAPOLRES; JANGAN BIARKAN ANAK DIBAWAH 17 TAHUN PAKAI MOTOR

POSKOTA.CO – Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Toto Fajar Prasetyo mengimbau para orang tua tidak membiarkan anak-anak mereka …Selengkapnya»

BERITA TERKINI :
[caption id="attachment_445" align="alignleft" width="300"] Kuasa hukum pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Surjadi Sumawiredja dalam pilkada Jawa Timur 2013, Kenny Hasibuan, menunjukkan surat yang akan diberikan kepada Mendagri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2). (ANTARA)[/caption] POSKOTA.CO - Pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membatalkan jadwal pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) terpilih Soekarwo-Saifullah Yusuf, 12 Februari 2014. "Kami ke sini untuk menemui Mendagri guna menjelaskan permohonan klien kami (Khofifah-Herman) untuk tidak melantik pasangan Soekarwo-Saifullah," kata Kuasa Hukum Khofifah, Romulo HSA Silaen, di Jakarta, Senin. Menurut Romulo, permohonan pembatalan pelantikan ini karena ada pernyataan dari Akil (mantan Ketua MK Akil Mochtar) bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah-Herman. "Ini karena ada statement dari Pak Akil bahwa dalam putusan panel yang dimenangkan adalah Khofifah, kenapa setelah Akil ditangkap, putusan itu berubah. Ada yang merugikan klien kami," katanya. Selain itu, Romulo menilai, MK telah melanggar undang-undang MK, yang tidak melibatkan ketua dalam RPH. "Ada cacat hukum dari putusan MK, pertama tidak melibatkan Akil sebagai ketua panel, dan tidak sesuai isi putusan panel yang diputus oleh panel sebelumnya, yang 3 orang itu, Akil, Maria, Anwar Usman, ini melanggar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MK, yaitu diputuskan oleh 9 atau dalam keadaan luar biasa 7 orang, dan dipimpin oleh ketua MK, putusan itu tidak melibatkan Akil dan putusan itu berbeda dengan putusan panel yang ditetapkan sebelumnya," katanya. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dedy Suprayitno mengatakan hingga saat ini  belum ada rencana pengunduran pelantikan Soekarwo-Saifullah Yusuf pada 12 Februari 2014. "Rencana itu masih berjalan, pelantikan sudah direncanakan, belum ada (pengunduran)," kata Dedy. (djoko/ant)