RUHUT: SIYONO ITU MELAWAN, DENSUS 88 TAK LANGGAR HAM

RUHUT: SIYONO ITU MELAWAN, DENSUS 88 TAK LANGGAR HAM

POSKOTA.CO – Ruhut, politikus Partai Demokrat mengecam berbagai pihak dalam rapat dengan Komisi III yang begitu menyalahkan kinerja kepolisian. “HAM mana yang dilanggar Densus 88, …Selengkapnya»

BELASAN TEMANNYA MENGAKUI, SIYONO SIMPAN SENJATA

BELASAN TEMANNYA MENGAKUI, SIYONO SIMPAN SENJATA

POSKOTA.CO – Mantan Kepala Densus yang kini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),¬† Komisaris¬† Jenderal Tito Karnavian menegaskan, almarhum Siyono masuk dalam jaringan teroris. …Selengkapnya»

PEGAWAI DISDUKCAPIL JADI TERSANGKA TERKAIT PERNIKAHAN SEJENIS

PEGAWAI DISDUKCAPIL JADI TERSANGKA TERKAIT PERNIKAHAN SEJENIS

POSKOTA.CO – Kepolisian Resor Indragiri Hulu, Riau, menetapkan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat berinisial HA alias Hen sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan …Selengkapnya»

ISLAM MENGAJARKAN KITA BERBUDI LUHUR, BERDAMPINGAN

ISLAM MENGAJARKAN KITA BERBUDI LUHUR, BERDAMPINGAN

POSKOTA.CO – Haji Widodo, ulama kondang dari Karanganyar Jateng, minta, kasus Siyono, terduga teroris yang kini sedang ramai diperbincangkan jangan dipolitisir dengan cara memojokkan Densus …Selengkapnya»

SUSANTI TOBING DIBUNUH DI KAMAR KOS NYA

SUSANTI TOBING DIBUNUH DI KAMAR KOS NYA

POSKOTA.CO – Polisi masih menyelidiki kasus seorang perempuan, Susanti Lambria Tobing,42, yang ditemukan tewas di kamar kosannya di Jalan Batik Jonas Nomor 17 Kota Bandung, …Selengkapnya»

BREAKING NEWS :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara