Polres Pekalongan Bentuk Tim Anti Begal

Polres Pekalongan Bentuk Tim Anti Begal

poskota.co – Kepolisian Resor Pekalongan, Jawa Tengah, membentuk tim antibegal sebagai upaya mengantisipasi kejahatan di sejumlah titik rawan. Kepala Polres Pekalongan AKBP Indra Krismayadi di …Selengkapnya»

7 Satpam Pembunuh Sadis  Ditangkap

7 Satpam Pembunuh Sadis Ditangkap

poskota.co – Tujuh orang petugas keamanan (satpam) PT Wira Karya Sakti (WKS) yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang petani di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi …Selengkapnya»

ATM BCA di Jl. Hang Tuah Dibobol Rampok

ATM BCA di Jl. Hang Tuah Dibobol Rampok

poskota.co – Kawanan bandit membobol mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BCA di Jalan Hang Tuah Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Selasa. “Kami belum bisa berkomentar …Selengkapnya»

Kapolres-Kapolsek Malas Saya Copot

Kapolres-Kapolsek Malas Saya Copot

poskota.co – Kapolsek malas nggak pernah patroli, bakal dipecat. Penegasan itu diungkapkan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono, usai menghadiri acara ulang tahun Forum …Selengkapnya»

Ruki dan Seno Dituding Disusupkan ke KPK

Ruki dan Seno Dituding Disusupkan ke KPK

poskota.co – Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji dituding sebagai aktor yang disusupkan ke KPK guna melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. “Kami …Selengkapnya»

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.