BEGAL MOTOR SADIS, KORBAN DISIRAM AIR KERAS

BEGAL MOTOR SADIS, KORBAN DISIRAM AIR KERAS

POSKOTA.CO – Dilihat usinya, kawanan penjahat ini masih dibilang anak baru gede (ABG) tapi kesadisannya di luar kemanusian. Begal motor yang berjumlah 6 ABG ini …Selengkapnya»

AHOK: APALAH SAYA DIBANDING PAK ADHYAKSA

AHOK: APALAH SAYA DIBANDING PAK ADHYAKSA

POSKOTA.CO – Dengan rendah hati, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku pendidikannya hanya pascasarjana tak sebanding dengan pendidikan Adhyaksa yang memiliki gelar doktor. “Dari …Selengkapnya»

AKSI RAMPOK DI LAMPUNG MERAJALELA

AKSI RAMPOK DI LAMPUNG MERAJALELA

POSKOTA.CO – Perampok bersenjata api merajalela di jalan lintas timur Sumatera perbatasan Lampung-Sumatera Selatan. Masyarakat berharap polisi meningkatkan patroli dan menindak aksi brutal mereka. Sudah …Selengkapnya»

MAT EGEL, SALAH SATU PENGEROYOK POLISI SERAHKAN DIRI

MAT EGEL, SALAH SATU PENGEROYOK POLISI SERAHKAN DIRI

POSKOTA.CO – Mat Egel,40, salah satu pelaku pengeroyok anggota Polsek Senen Iptu Prabowo dan Bripka Taufik Hidayat di Jalan Slamet Riyadi IV, Matraman, Jakarta Timur, …Selengkapnya»

TERLIBAT NARKOBA 106 ORANG DIAMANKAN

TERLIBAT NARKOBA 106 ORANG DIAMANKAN

POSKOTA.CO – Sejak 19 Januari hingga 31 Januari 2016 jajaran Polda Metro Jaya mengamankan 135 tersangka, diantaranya terdapat 5 orang WNA, satu orang berwarga negara …Selengkapnya»

BREAKING NEWS :
POSKOTA.CO - Sebanyak delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait aturan mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai pejabat publik di Mahkamah konstitusi. Kedelapan PNS tersebut: o. Dr Rahman Hadi MSi, o. Dr Genius Umar S Sos MSi, o. Empi Muslion AP SSos MT MSc, o. Rahmat Hollyson Maiza MAP, o. Dr Muhadam Labolo, o. Dr Muhammad Mulyadi AP MSi, o. Sanherif S. o. Hutagaol S.Sos MSi, o. Dr Sri Sundari SH MM, Menurutnya Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk perlakuan diskriminatif sekaligus mengamputasi hak konstitusional PNS selaku warga negara. "Memang kami akui bahwa tujuan undang-undang tersebut sangat mulia menjadikan PNS sebagai sosok berintegritas, profesional, bebas KKN, namun yang kami sayangkan adalah adanya ketentuan norma yang diskriminatif menjegal eksistensi PNS untuk berbuat lebih jauh lagi untuk bangsa dan negara ini," salah satu pemohon, Rahman Hadi, saat membacakan permohonannya dalam sidang di MK Jakarta, Senin. Menurut Rahman, UU Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sementara pasal 28D ayat (3) berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Rahman juga menyoroti ketidakkonsistenan penerapan pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) terhadap Pasal 121 yang menyatakan pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menjadi pejabat negara. Sedangkan Pasal 122 menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 121 jika dikaitkan dengan Pasal 123 ayat (1) berbunyi jika pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi pejabat negara pada pimpinan dan anggota MK, BPK, KY, KPK, menteri dan dubes, maka pegawai ASN diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS.