WARGA SIAGA USAI BENTROK DENGAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN

WARGA SIAGA USAI BENTROK DENGAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN

POSKOTA.CO – Ratusan warga dari enam desa di wilayah Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, masih berjaga-jaga pascabentrok dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit …Selengkapnya»

Dugem di Exotic Bayar Pakai Uang Palsu, Ditangkap

Dugem di Exotic Bayar Pakai Uang Palsu, Ditangkap

POSKOTA.CO – Aparat Polsek Sawah Besar menangkap Chandra Sitrompul dan Iskandar karena membayar minuman pakai uang palsu (upal). Keduanya, dicokok polisi ketika menikmati dunia gemerlap …Selengkapnya»

Polisi Tembak  Perampok  Yang  Perdayai Pembantu

Polisi Tembak Perampok Yang Perdayai Pembantu

POSKOTA.CO – Penyidik Subdit Kejahatan dan Kekerasan, Direktorat Kriminal Umum, Polda Metro Jaya terpaksa menembak mati satu dari dua tersangka perampok yang memperdayai pembantu rumah …Selengkapnya»

Pungli di Ditlantas PMJ Masih Liar, Perintah Kapolri Diabaikan

Pungli di Ditlantas PMJ Masih Liar, Perintah Kapolri Diabaikan

POSKOTA.CO- Berkali-kali Kapolri Jenderal Sutarman meminta jajarannya untuk menjauhi praktik pungutan liar (pungli), sepertinya tidak digubris oleh jajarannya. Berbagai praktek pungli terus terjadi, dan diduga …Selengkapnya»

TESSY SUDAH LAMA DIINTAI POLISI

TESSY SUDAH LAMA DIINTAI POLISI

POSKOTA.CO – Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkotika Mabes Polri, Brigjen Anjan Pramuka, mengungkapkan, Pelawak senior Kabul Basuki alias Tessy, sudah lama diintai karena kerap berhubungan …Selengkapnya»

BERITA TERKINI :
[caption id="attachment_810" align="alignleft" width="300"] Effendi Gazali[/caption] POSKOTA.CO - Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali melayangkan protes ke Mahkamah Konstitusi meminta penjelasan atas ketidakkonsistenan dan memiliki sikap berbeda dalam mengadili suatu perkara. Dalam surat itu, Effendi meminta penjelasan tentang permohonannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak yang membutuhkan waktu satu tahun lebih. Dia mengungkapkan bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu didaftarkan Effendi pada 10 Januari 2013 dan baru diputus 23 Januari 2014. Sementara, saat menguji Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi, MK hanya membutuhkan waktu 37 hari. "Putusan Mahkamah Konstitusi No 1PUU-XII/2014 dan 2/PUU-XII/2014 dibacakan setelah 37 dan 50 hari sejak pendaftaran perkara, sedangkan Putusan PUU kami nomor 14/PUU-XI/2013 dibacakan setelah 1 tahun 13 hari (378 hari) sejak pendaftaran perkara," ungkap Effendi, dalam suratnya. Effendi juga memprotes dasar pertimbangan yang digunakan, yakni saat mengadili UU MK, mahkamah mempertimbangkan perlu segera memutus perkara karena terkait dengan agenda ketatanegaraan Tahun 2014, yaitu pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun, lanjutnya, dalam mengadili UU Pilpres yang diajukan Effendi, MK tak menggunakan pertimbangan serupa. Oleh karena itu, Effendi dalam suratnya mempertanyakan, apakah konstitusionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 kalah penting dibandingkan dengan potensi sengketa hasil pemilu yang akan ditangani oleh MK. Effendi mengharapkan respon secepatnya dari MK, jka sampai 14 hari tidak mendapatkan respon, maka dia mengancam akan melaporkan masalah ini ke Dewan Etik MK. djoko-antara